Subsidi Energi Bengkak, Sri Mulyani Desak Pertamina Batasi Pertalite dan Solar

Realisasi belanja subsidi energi yang terdiri dari BBM, LPG 3 kg, dan listrik, hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 88,7 triliun. Rinciannya, untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 62,7 triliun dan subsidi listrik Rp 26,0 triliun. Angka ini naik 27,5 persen dibandingkan akhir Juli 2021 yang sebesar Rp 69,52 triliun.

Penyaluran subsidi BBM yakni solar dan minyak tanah hingga akhir Juli 2022 mencapai 8,6 juta kiloliter (KL), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu 7,5 juta KL. Sementara penyaluran LPG 3 kg hingga akhir Juli 2022 mencapai 3,8 juta metrik ton dan listrik bersubsidi diberikan kepada 38,5 juta pelanggan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewaspadai lonjakan konsumsi BBM Pertalite yang disubsidi pemerintah akan melebih kuota yang telah ditetapkan. Hal ini akan berdampak kepada anggaran subsidi energi yang jebol di atas Rp 502 triliun.

DPR RI sendiri telah menyetujui tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun ini sebesar Rp 349,9 triliun, dari pagu awal di APBN 2022 senilai Rp 152,5 triliun. Sehingga, total subsidi dan kompensasi energi saat ini sebesar Rp 502,4 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, tambahan subsidi energi tersebut dihitung salah satunya berdasarkan volume atau kuota untuk Pertalite di APBN 2022 sebesar 23 juta kiloliter, namun realisasi konsumsi saat ini terus melonjak, bahkan diestimasi bisa mencapai 28 juta kiloliter.

“Ini kan berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan. Belum harga minyaknya sendiri yang kita asumsikan di dalam APBN kan basisnya USD 100 (per barel), kemarin kan sempat pernah USD 120 jadi itu juga akan menambah tekanan," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani menyebut anggaran subsidi energi akan terus bergerak seiring dengan harga minyak mentah dan realisasi volume penjualan Pertalite dan Solar.

Oleh sebab itu dia mendesak PT Pertamina (Persero) segera mengendalikan volume penjualan BBM Pertalite dan Solar yang disubsidi pemerintah. Hal ini mengingat kuota yang sudah semakin menipis di tahun ini.